Korupsi, Kolusi, Nepotisme

Kalau boleh jujur Korupsi, Kolusi, Nepotisme pada fundamentalisasi merupakan penyakit dari zaman Jahiliyah yang merusak moralitas para penyelenggara negara dan memiliki efek terhadap proses kemiskinan pikiran, betapa tidak para pengusaha dan penguasa bisa menyimpang dari aturan yang berlaku dan mencuri uang rakyat (Korupsi), kongkalikong (Kolusi) persengkokolan dalam tujuan yang haram dan asas keluargaan (Nepotisme) keturunan darah biru dan kolongmerat. Karena itulah Praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme menjadi musuh-musuh warga Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia antara lain juga tersemangit oleh kehendak publik untuk memberantas Korupsi, Kolusi, Nepotisme yang marak terjadi dan menggrogoti jaringan elite, biroksi, pebisnis di era Orde Baru. Menurut saya misi reformasi dan harapan publik itu masih sangat sulit di Realisasikan. Menurut saya praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme lebih berkuasa ketimbang rezim pemerintahan Soeharto.

Otonomi daerah tampaknya telah jadi bagian dari penyebab marak dan merebaknya praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme di berbagai daerah sebagai konsekuensi logis dari adanya otoritas lokal yang demikian kuat dalam mengendalikan birokasi dan anggaran di daerah jadi para pejabat yang memimpin dan menguasai daerah merupakan figur yang dipilih atas nama demokrasi saja dengan menonjolkan uang dalam mengabaikan aspek Moralitas, Integritas, Profesional, Proposional dan Komitmen kerakyatan.

Kondisi ini menunjukan, di era reformasi ternyata semakin banyak aktor yang rakus akan adanya harta dan tahta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri pas menjadi Capres melakukan berbagai kampanye dan statement politiknya di publik, semula diharapkan tampil sebagai Pemimpin Pemberantas Korupsi, Kolusi, Nepotisme tetapi rupanya tak berdaya dalam sindikat dan mafia praktik korupsi itu. Tidak heran publik merasa skeptis terhadap gerakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sekarang ini.